BMR,SULUTPOST – Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) mempertanyakan sejauh mana perkembangan penanganan hukum sejumlah kasus dugaan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR) yang ditangani oleh Tim Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Bareskrim Mabes Polri.
Demikian itu disampaikan Ormas LAKI Indra Mamonto pada awak media Sabtu 29 Agustus 2026 kemarin.
Dikatakan Indra Mamonto, sedikitnya ada tiga kasus viral soal Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Bolmong Raya, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang telah mendapat perhatian dan penanganan hukum serius dari tim Tipidter Bareskrim Mabes Polri.
Dirinya menyebut, penindakan yang dilakukan Tipidter Mabes Polri saat itu, berupa penyitaan beberapa alat berat jenis excavator, sekaligus pengambilalihan penyelidikan.
Namun ucapnya, proses tersebut tak kunjung jelas proses perkembangannya sudah sejauh mana? Harusnya pengungkapan aktor utama, pemodal, serta pihak-pihak yang diduga berada di balik aktivitas pertambangan ilegal itu diusut tuntas.
“Jangan sampai penanganan hanya sebatas turun ke lokasi, mengamankan alat berat, kemudian setelah itu tidak ada lagi kejelasan, atau kepastian hukum atas penyidikannya,”ujar Indra Mamonto.
Berikut tiga dugaan kasus pertambangan emss ilegal di BMR yang ditangani oleh tim Tipidter Mabes Polri, diantaranya.
PERTAMA. KASUS TAMBANG EMAS ILEGAL LOKASI PIDUNG-ONGGUNOI-BOLSEL;
– Kasus pertama berada di Desa Pidung-Onggunoi, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), dimana penanganan hukum ini langsung ditangani oleh Tim Tipidter Mabes Polri.
Kasus ini sejak awal ditangani Tim Tipidter Bareskrim Polri. Penindakan hukumnya dilakukan pada tanggal 6–7 Maret 2026. pada proses tersebut Tipidter berhasil mengamankan sedikitnya tujuh unit excavator dan memasang garis polisi di lokasi yang dimaksud.
Dalam perkembangan penyelidikan, nama JS alias Ko’ Johan turut menjadi sorotan. Johan bersama sejumlah pihak lainnya, termasuk Handri, Ewin disebut telah diperiksa penyidik Bareskrim Polri terkait dugaan keterlibatan dalam aktivitas PETI yang berlangsung disana.
Namun, hingga akhir Agustus 2026, belum ada kejelasan mengenai penetapan tersangka dalam perkara tersebut. inilah yang menjadi sorotan publik.
KEDUA. KASUS JALUR 7 TANOYAN SELATAN KECAMATAN LOLAYAN (BOLMONG);
– Kasus kedua berada di kawasan Jalur Tujuh, Desa Tanoyan Selatan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow. dimana pada 3 Agustus 2026, Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Ditipidter) Bareskrim Polri melakukan operasi penertiban di kawasan tersebut.
Dalam operasi itu, sebanyak tujuh unit alat berat jenis excavator berhasil diamankan dari lokasi yang diduga kuat menjadi lokasi pertambangan emas ilegal berskala besar.
Penindakan tersebut kemudian memunculkan desakan agar aparat tidak hanya mengamankan alat berat, tetapi juga menelusuri siapa pemodal dan pihak yang mengendalikan kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut.
“Kalau memang ada dugaan aktivitas ilegal, tentu publik ingin mengetahui siapa yang bertanggung jawab. Alat berat bisa diamankan, tetapi aktor di belakangnya juga harus diungkap,” kata Indra Mamonto.
KETIGA. KASUS PERISTIWA LONGSOR DILOKASI GUNUNG PATUNG BOLINGONGOT (BOLMONG) YANG MENYERET PT BULAWAN DAYA LESTARI (BDL);
– Kasus tiga yang menjadi perhatian adalah aktivitas PETI di kawasan Gunung Patung, Desa Mopait, Kecamatan Lolayan, Bolaang Mongondow (Bolmong).
Kasus ini mencuat setelah terjadi longsor pada 25 Juni 2026 yang mengakibatkan dua penambang tertimbun material longsor dan dilaporkan hilang.
Salah satu korban yang berhasil diidentifikasi bernama Alipu Atimu alias Alip, warga asal Gorontalo namun korban 1 lagi Rivaldo Kandouw alias Baim sampai hari ini tidak ditemukan.
Bareskrim Polri kemudian mengambil alih penyelidikan terkait aktivitas PETI di kawasan tersebut. Sementara jajaran Polda Sulawesi Utara turut mendalami penyebab longsor serta aspek lain yang berkaitan dengan kondisi di lokasi.
Lokasi longsor diketahui berada di area yang berbatasan atau sangat berdekatan dengan wilayah konsesi PT Bulawan Daya Lestari (BDL).
Peristiwa tersebut juga memunculkan tuntutan agar dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap aspek perizinan pertambangan, kehutanan hingga pengelolaan lingkungan di kawasan tersebut.
Kasus Gunung Patung Bolingogot ini semestinya menjadi momentum untuk membongkar persoalan PETI secara menyeluruh, bukan hanya mencari penyebab terjadinya kecelakaan.
Berharap Mabes Polri memberikan kejelasan perkembangan ketiga kasus tersebut agar tidak menimbulkan kesan bahwa penanganan PETI hanya dilakukan ketika kasus menjadi sorotan.
Menurut Indra Mamonto penindakan terhadap alat berat memang penting, tetapi efek jera akan sulit tercapai apabila pihak yang diduga menjadi pemodal atau pengendali aktivitas pertambangan ilegal tidak tersentuh oleh hukum.
Ia pun meminta seluruh proses penyelidikan dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel dan berdasarkan alat bukti yang cukup.
“Kalau memang ditemukan unsur pidana dan bukti yang cukup, silakan diproses sesuai hukum. Kalau tidak terbukti, publik juga perlu diberikan penjelasan. Yang paling penting jangan dibiarkan tanpa kepastian,” pintah Ormas LAKI Indra Mamonto.
Sorotan tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum untuk menunjukkan bahwa penanganan PETI di Bolmong Raya tidak berhenti pada operasi penertiban, melainkan berlanjut hingga pengungkapan perkara secara tuntas sesuai ketentuan hukum.
Kini publik menunggu apakah ke tiga kasus yang dimaksud itu akan diusut tuntas oleh Mabes Polri hingga penetapan tersangka, ataukah berpotensi terdiam begitu saja tanpa ada kejelasan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. (**)