SULUTPOST, Sangihe — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengadakan rapat paripurna pembicaraan tingkat pertama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Senin (31/08/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sangihe, Denny Roy Tampi, SE, dan dihadiri Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari, SE, MM, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, para pejabat daerah, serta undangan lainnya.
Membuka rapat, Denny Roy Tampi mengajak seluruh peserta berkumpulkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdasarkan laporan Sekretariat DPRD, jumlah anggota yang hadir telah memenuhi kuorum sehingga rapat dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan.
Dalam rapat tersebut dibacakan surat dari Pemerintah Daerah tertanggal 21 Agustus 2026 dan diterima Sekretariat DPRD pada 27 Agustus 2026 dengan Nomor: 971-99-2091, sifat penting dengan lampiran 2 dokumen.
Dalam suratnya, Bupati Michael Thungari menyampaikan dokumen Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan penjabaran APBD 2026. Penyampaian itu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD.
“Dokumen ini disampaikan sebagai bahan untuk didiskusikan dan disetujui bersama,” demikian isi surat tersebut.
Ketua DPRD Denny Roy Tampi menjelaskan, pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 akan melalui dua tahap.
Tahap pertama meliputi penjelasan dan nota keuangan oleh pemerintah daerah, pandangan umum fraksi-fraksi, serta jawaban pemerintah daerah.
Tahap kedua adalah pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang meliputi penyampaian laporan Badan Anggaran, permintaan persetujuan, pernyataan persetujuan akhir, penandatanganan persetujuan bersama, hingga pendapat akhir pembahasan.
Usai membacakan surat, rapat dilanjutkan dengan penyampaian pengantar dan nota keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Paripurna ini menjadi langkah awal DPRD dan Pemda Sangihe dalam menetapkan arah kebijakan fiskal daerah untuk sisa anggaran tahun 2026.