TONDANO, SULUTPOSTonline — Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa dalam rangka Hari Jadi ke-598 Kabupaten Minahasa, Kamis (5/11), di Gedung Wale Ne Tou, Tondano, seharusnya menjadi momentum kebersamaan. Namun, soal kehadiran anggota dewan justru menyisakan pertanyaan.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Minahasa, Franky Wolayan, SE. Hadir Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. Viktor Mailangkay, MH, Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, Wakil Bupati Vanda Sarundajang, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta para undangan lainnya.
Rapat Paripurna dalam rangka Hari Jadi bukan rapat biasa. Rapat adalah forum resmi tertinggi DPRD, tempat eksekutif dan legislatif hadir bersama masyarakat untuk memperingati hari jadi daerah. Kehadiran anggota dewan di dalamnya bukan sekadar soal absensi, tetapi simbol komitmen dan kebersamaan dalam membangun Minahasa.
Dua Versi Keterangan
Saat sidang berlangsung, Ketua DPRD membacakan daftar hadir dan menyebut dua anggota DPRD tidak hadir. Pantauan media ini selama sidang juga menunjukkan dua anggota DPRD tersebut tidak mengikuti rapat paripurna hingga selesai.
Keterangan berbeda justru disampaikan Sekretaris DPRD Minahasa Fabian Mendur. Menurutnya, hanya satu anggota DPRD yang tidak hadir, dan yang bersangkutan sebelumnya telah menyampaikan izin karena sakit.
“Kami informasikan, yang tidak hadir dalam Rapat Paripurna tersebut, hanya 1 orang. Dan sebelumnya, sudah menyampaikan izin, karena sakit. Demikian,” ujar Sekretaris DPRD Minahasa.
Perbedaan ini menjadi persoalan. Sebab, daftar hadir yang dibacakan di dalam sidang adalah dokumen resmi yang didengar langsung oleh peserta rapat dan publik yang hadir. Sementara klarifikasi Sekretaris DPRD disampaikan setelah rapat berlangsung.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai selisih jumlah tersebut, siapa anggota dewan yang dimaksud, maupun apakah ada anggota dewan yang datang terlambat, izin, atau tercatat hadir namun tidak mengikuti sidang hingga selesai.
Mengapa Kehadiran Ini Penting?
Dalam tata kerja DPRD, kehadiran anggota dewan dalam rapat paripurna, terlebih paripurna dalam rangka hari jadi daerah, memiliki nilai politik dan moral yang tinggi. Paripurna ini tidak membahas anggaran atau peraturan, tetapi menjadi panggung kebersamaan antara pemerintah daerah dan wakil rakyat di hadapan masyarakat.
Ketika ada anggota dewan yang tidak hadir tanpa keterangan yang jelas, publik wajar mempertanyakan komitmen wakilnya. Apalagi, momentum Hari Jadi Minahasa adalah momen yang ditunggu masyarakat, yang dihadiri hampir seluruh unsur pimpinan daerah.
Di sisi lain, izin karena sakit adalah alasan yang sah dan manusiawi. Setiap anggota dewan berhak menyampaikan izin apabila berhalangan. Yang menjadi persoalan dalam hal ini bukan soal izinnya, tetapi soal tidak samanya data yang disampaikan di ruang sidang dan di luar sidang.
Perbedaan keterangan antara pimpinan sidang dan Sekretaris DPRD dinilai sangat membingungkan, dipertanyakan tata kelola administrasi di instansi DPRD tersebut.
Publik tidak membutuhkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Publik hanya membutuhkan kepastian, berapa anggota dewan yang benar-benar tidak hadir, siapa yang izin sakit, dan apakah izin tersebut telah dicatat secara resmi sesuai mekanisme di DPRD.
Paripurna Berjalan Khidmat
Terlepas dari persoalan kehadiran tersebut, Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-598 Minahasa tahun 2026 berjalan khidmat dengan nuansa adat dan budaya Minahasa. Tema yang diusung adalah “Pariwisata Maju, Ekonomi Tumbuh, Masyarakat Sejahtera”.
Dalam kesempatan itu, Bupati Minahasa memaparkan capaian pembangunan daerah yang terus meningkat tiap tahunnya. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat mapalus, persatuan, dan gotong royong demi Minahasa yang semakin hebat, berbudaya, dan sejahtera ke depannya.
Pesan tersebut sejalan dengan semangat hari jadi. Minahasa tidak hanya merayakan usia, tetapi juga meneguhkan kembali komitmen bersama untuk membangun daerah.
Kini, penjelasan akhir ada di tangan DPRD Minahasa untuk memberikan keterangan yang utuh soal perbedaan data kehadiran tersebut, agar perayaan HUT ke-598 tidak menyisakan tanda tanya.
(Wil Wongkar)