BOLMONG,SULUTPOST-Menyikapi keputusan Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK-PWI) Provinsi Sulawesi Utara, yang memberhentikan sementara salah satu anggota PWI Bolaang Mongondow karena diduga terbukti melakukan pelanggaran etik profesi, nyatanya belum berakhir.
Keputusan Dewan Kehormatan PWI Sulut tersebut kabarnya, mendapat perlawanan balik dari pihak teradu Tommy Maringka. hal ini dikarenakan teradu menilai bahwa apa sanksi etik yang diputuskan oleh DK PWI Sulut melalui sidang kode etik itu, sangat merugikan dirinya.
“Setelah saya mencermati isi dari keputusan yang dikeluarkan oleh DK PWI Sulut tersebut, saya menilai ada terjadi indikasi kejanggalan. sehingga saya persiapkan eksepsi banding (keberatan) atas keputusan Dewan Kehormatan PWI Sulut,”ujar Tommy Maringka (teradu) pada awak media, Ssbtu 27 Juni 2026 kemarin.
Dikatakan Tommy Maringka (teradu), banyaknya pemberitaan yang ditayangkan dibeberapa media online yang menyebut bahwa ada pelarangan peliputan selama dua tahun, sangatlah keliru. sementara dalam putusan kode etik Dewan Kehormatan PWI Sulut, bunyi yang dimaksud itu tidaklah ada alias tidak tercantum.
“Prinsipnya saya selaku teradu menghormati apa yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan PWI Sulut. namun demikian, saya sebagai teradu memiliki hak untuk melayangkan upaya banding ke Dewan Kehormatan PWI Pusat, tembusan ke Dewan Kehormatan PWI Sulut, Ketua PWI Sulut dan PWI Kabupaten Bolaang Mongondow atas sanksi pemberhentian sementara dan pencabutan KTA PWI, yang telah diberitakan oleh beberapa media online dalam beberapa hari terakhir ini.”ucap Tommy Maringka.
Terpisah Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK-PWI) Provinsi Sulawesi Utara, Satrin Lasama, ketika dihubungi awak media, soal upaya banding teradu Tommy Maringka, ia mengatakan, silakan saja ajukan banding.
“Keputusan Dewan Kehormatan PWI Sulut bersifat final, silahkan saja”tegas Ketua DK PWI Sulut.
Perlu diketahui, berdasarkan pedoman UU Pers No 40 tahun 99, dan PD/ART PWI. sanksi pencabutan atau skorsing Kartu Tanda Anggota (KTA) sementara oleh Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) diberikan sebagai tindakan tegas atas pelanggaran Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), atau Kode Perilaku Wartawan (KPW).
Berikut adalah rincian dasar dan proses pemberian sanksi tersebut:
1. Dasar Pelanggaran yang Dikenakan Sanksi
Dewan Kehormatan PWI menjatuhkan sanksi skorsing atau pencabutan KTA ketika seorang anggota terbukti melakukan:
– Pelanggaran Etika Jurnalistik: Mempublikasikan berita bohong (hoaks), melanggar asas praduga tak bersalah, atau menyebarluaskan informasi fitnah.
– Pelanggaran Aturan Organisasi: Melakukan tindakan sepihak, menyalahgunakan wewenang, membangkang terhadap keputusan sah organisasi, atau mengikuti kepengurusan PWI lain yang tidak sah (ilegal).
– Rangkap Profesi: Menjadi anggota PWI aktif namun merangkap jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN) atau anggota TNI-Polri.
2. Sifat dan Sanksi Pencabutan KTA Sementara
– Skorsing/Penonaktifan Sementara: Anggota dilarang menggunakan atribut atau mengatasnamakan PWI dalam aktivitas jurnalistik selama jangka waktu tertentu, disertai kewajiban mengikuti proses klarifikasi atau perbaikan etik.
– Produk Internal: Sanksi pencabutan KTA merupakan sanksi internal organisasi profesi dan tidak dapat dijadikan dasar tunggal pelaporan ke ranah pidana umum (kepolisian).
3. Aturan dan Prosedur Resmi
Semua penegakan disiplin dan sanksi ini berpedoman mutlak pada aturan baku yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan.(**)