“Kehutanan Sulut Tak Berkutik” Penambangan Batu Hitam Merajarela Di Kawasan Hutan Lindung

Bolmong Raya Headline Terkini Terpopuler

BOLSEL,SULUTPOST-Dugaan Perampokan dan pngrusakan kawasan Hutan Lindung (HL), tepatnya di pegunungan Nunuka Raya, Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan (Bolsel), terus masif dan menjadi sorotan tajam pegiat anti korupti (LAKI) Indra Mamonto.

Menurutnya, kewenangan pengawasan maupun penindakan hukum Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (GAKKUM) Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dibawah Kementerian Kehutanan, yang bertugas sebagai garda terdepan dalam mengamankan kawasan hutan, dari berbagai bentuk ancaman dan tindakan kejahatan, terkesan “Tak Berkutik” untuk menindak dan menghentikan aktivitas kegiatan penambangan batu hitam serta penambangan emas yang berlangsung disana.

Padahal kegiatan penambangan batu hitam tersebut, dilakukan secara terbuka. beberapa kendaraan tanpak lalung lalang melakukan pengangkutan material. tapi anehnya, baik pihak kepolisian Polres Bolsel masih berdalil bahwa penambangan itu hanya dikelolah oleh masyarakat, dan Dinas Kehutanan Provinsi, sebatas mengatakan, sudah dilakukan penahanan barang bukti, namun masih proses tahap penyelidikan.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar, kendala apa dan siapa orang kuat yang membackingi investor asal Gorontalo itu? alias berada dibelakang aktivitas penambangan batu hitam ilegal di Kawasan Hutan Lindung (HL) Nunuka Raya tersebut.tanya Indra Mamonto.

Dirinya menduga, jika kegiatan penambangan batu hitam itu terus dibiarkan, maka terindikasi kuat ada kepentingan tertentu yang terjadi, dan dugaan mengalirnya setoran dalam menutupi aktivitas ilegal itu.

Terpisah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara, Rainier Nicko Dondokambey, S.Hut., M.A.P., ketika dikonfirmas awak media, Jumat (24/7/26), menegaskan, Penambangan batu hitam yang terjadi di wilayah Nunuka Raya, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Pada tanggal 7 Juli 2026, Tim KPH sempat melakukan penahanan terhadap material yang titiknya berada di perkebunan desa (APL) yang diduga merupakan hasil penambangan didalam kawasan Hutan Lindung (HL).

Langkah selanjutnya kata Rainer Dondokambey, Dinas Kehutanan akan berkoordinasi dengan Gakkumhut guna penanganan lebih lanjut, dan KPH juga sudah melakukan pemanggilan kepada oknum yang di duga pelaku dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang akurat sebelum melakukan penindakan lebih lanjut.

“Dalam penindakannya kami sedang berkolaborasi dg Gukkum Kehutanan dan APH, pengumpulan Bukti dan Keterangan sedang dilakukan sebagai dasar penindakan,”tegasnya.

Perlu diketahui, berdasarkan data yang didapat awak media, maupun keterangan beberapa sumber kuat dilapangan, membeberkan, bahwa aktivitas kegiatan penambangan batu hitam diwilayah kawasan Hutan Lindung (HL) Pegunungan Nunuka Raya, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sudah berlangsung lama.

Bahkan, penambangan ilegal tersebut, terindikasi kuat dimotori oleh salah satu oknum pengusaha (investor) asal Gorontalo inisial YI alias Acip, bertindak sebagai pemodal yang mendanai kegiatan ilegal ini.

Modus operandi yang dilakukan oleh oknum investor inisial YI alias Acip ini, dibantu kaki tangannya inisial FB alias Ical  terbilang licin. yaitu, kuat dugaan mereka berlindung atas nama rakyat, dengan mempekerjakan beberapa warga dilokasi dalam memuluskan kegiatan penambangan ilegal batu hitam dikawasan hutan lindung.

Ada pula yang diduga mengklaim selaku pemilik lokasi ilegal inisial SI alias Sip. kabarnya SI bertindak sebagai penanggungjawab lokasi yang bekerjasama dengan oknum investor asal luat daerah tersebut.

Setelah meterial batu hitam hasil dari penambangan ilegal itu ready, baru kemudian material itu diangkut menggunakan beberapa kendaraan dhum truck untuk dikirim atau dibawah menuju ke Pelabuhan Bitung, Provisi Sulawesi Utara. olehnya, minta Gakkum dan Aparat Kepolisian segera bertindak, menghentikan, dan menangkap aktor utama dalam penambangan ilegal batu hitam yang dimaksud.

(Wartawan; Lucky Lasabuda)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *