BOLTIM,SULUTPOST-Munculnya pro/kontra soal rencana relokasi lahan yang ditempati oleh ratusan warga di Dusun 5 Panang Desa Kotabunan, Kecamatan Kotabunan (Boltim-red), oleh Perusahan Tambang Emas Arafura Surya Alam (PT ASA), berpotensi melahirkan penolakan dan kecaman keras dari masyarakat.
Pasalnya, relokasi pemindahan pemukiman tersebut bergulir di tengah issue beredar bahwa pihak perusahaan diduga kuat belum mengantongi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), terkait aktivitas operasinya di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Bahkan, langkah perusahaan dinilai warga terlalu terburu-buru, serta bisa memicu kecemasan dan penolakan, akibat selama ini banyak warga yang menggantungkan kehidupan mereka pada penambangan tradisonal (manual) untuk membiayai sekolah anak-anaknya.
Seperti yang dikatakan aktivis Boltim Andi Riady, selaku perwakilan warga Dusun 5 Panang Kotabunan, ia mengungkapkan, bahwa AMDAL merupakan pijakan hukum paling krusial untuk mengukur sejauh mana dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang akan dialami masyarakat. sehingga, bagaimana mungkin relokasi sudah dibicarakan dan akan dijalankan, sementara dokumen AMDAL-nya saja belum ada.
“Jika memang sudah ada Amdal, kapan dan dimana sosialisasi tentang Amdal pernah dilakukan, siapa-siapa yang hadir, masyarakat butuh pembuktian dan kepastian hukum serta transparansi. sebab, relokasi bukan cuma pindah rumah, tapi menyangkut ruang hidup dan masa depan rakyat banyak” tegas Andi Riady.
Andi menilai bahwa proses relokasi seharusnya tidak dilanjutkan sebelum dokumen kajian dampak lingkungan resmi diterbitkan oleh pihak yang berwenang.
“Jika pemerintah daerah membahas relokasi warga saat izin perusahaan belum lengkap, maka ini berisiko melanggar hukum dan mengabaikan hak rakyat, akibat lemahnya pengawasan,”kata Andi.
Olehnya, Andi menyarankan, relokasi tidak boleh dilakukan secara sepihak jika status hukum lahan tidak jelas, sehingga pihak Perusahaan wajib menghentikan rencana relokasi, karena ada beberapa poin yang harus dikaji dan dipertimbangkan. Seperti Masalah Hukum dan aturan lainnya. sebagai berikut;
1. Izin belum sah: Kegiatan atau dampak yang memicu relokasi tidak boleh dipaksakan jika dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) perusahaan belum jelas.
2 Kewajiban terbengkalai: Tanpa izin lengkap, perusahaan tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk memberi ganti rugi atau membangun fasilitas relokasi yang layak bagi warga.
3. Dampak dan Risiko di Lapangan Merugikan warga: Masyarakat berisiko kehilangan tempat tinggal dan sumber pencaharian tanpa kejelasan hukum, atau kompensasi yang adil.
4. Potensi konflik: Pemda yang lebih condong memihak perusahaan berizin yang diduga “cacat” sering memicu protes keras dari warga karena dianggap membela kepentingan sepihak.
5. Konflik Sosial: Penolakan warga lokal sering berujung pada ketegangan horizontal maupun benturan fisik dengan pihak perusahaan atau aparat Keamanan
6. Potensi Korupsi: Lemahnya transparansi izin membuka celah terjadinya praktik suap, gratifikasi, serta pungutan liar di tingkat birokrasi lokal.tandasnya.
Terpisah ketika dimonfirmasi Humas PT ASA, Reginal Pontoh, menyampaikan, kami memahami berbagai perhatian dan pandangan masyarakat terkait rencana relokasi yang sedang disiapkan. dan PT ASA berkomitmen untuk menjalankan seluruh kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan, dan regulasi yang berlaku. termasuk, dengan mengacu pada dokumen AMDAL yang masih berlaku serta perizinan yang dipersyaratkan.
Selanjutnya kata Reginal Pontoh, sebagaimana telah kami sampaikan, dalam kegiatan sosialisasi di kantor Bupati Boltim pada 28 Juli 2026, PT ASA merencanakan penyediaan 1 unit rumah per kepala keluarga sesuai dengan mekanisme yang kami tetapkan. Selain itu, perusahaan juga akan menjalankan program “1 KK 1 Manfaat”, melalui pemberian kesempatan bekerja dan program pemberdayaan masyarakat, guna mendukung peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi warga.
Kemudian melalui program tersebut, PT ASA berupaya agar proses relokasi dapat memberikan manfaat nyata serta mendukung keberlanjutan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
“PT ASA menghormati berbagai pandangan yang berkembang di masyarakat dan membuka ruang komunikasi,”ujarnya.
Tambahanya, kami berharap seluruh proses dapat berjalan dengan mengedepankan musyawarah, serta memperhatikan kepentingan seluruh pihak.harapnya.
(Wartawan; Lucky Lasabuda)