SULUTPOST, TOMOHON – Penolakan pendirian Masjid “Al-Muhajirin” di Kelurahan Walian Satu Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara di pertengahan tahun 2026 ini sempat diwarnai Pro-Kontra.
Tapi pada akhirnya, khususnya di kalangan umat Muslim Tomohon sendiri, hal itu tidak lagi diperdebatkan.
“Bagi kami, itu urusan pemerintah. Yang terpenting adalah, menjaga kebersamaan dengan semua warga. Soal mo ibadah, kami baik-baik saja sekarang,” ungkap beberapa warga Muslim pada wartawan sulut post online (27/08/2026).
“Kalu ada di medsos yang banyak bicara, kami yakin dorang bukan Muslim yang tinggal disini. Tapi ndak usahjo tulis torang pe nama,” kata mereka.
Dipihak lain, beberapa tokoh masyarakat meminta pihak Muslim memahami sikap warga yang menolak.
“Bagi umat Kristiani, rumah Ibadah agama apapun, adalah rumah Tuhan yang adalah pemilik bumi. Jadi manusia tidak berhak melarang pembangunan Rumah Tuhan. Tapi penolakan bisa dipahami kalau proses pembangunannya tidak sesuai aturan. Karena aturan dibuat untuk kebaikan Rumah Tuhan itu sendiri,” ungakap Willem S.
Jadi, tambah dia, ekspresi penolakan, seperti pemasangan baliho, bukanlah bentuk intoleransi, melainkan langkah untuk menjelaskan kepada publik mengenai akar permasalahan yang sesungguhnya.
Berikut, beberapa poin utama yang mendasari penolakan pembangunan Masjid Al-Muhajirin tersebut:
1. Cacat Prosedural Sejak 1991: Masalah ini berawal dari sengketa dan pelanggaran kesepakatan relokasi tahun 1991 yang tidak pernah diselesaikan.
2. Pengabaian Kesepakatan Resmi Pemerintah terkait penghentian pembangunan dan relokasi tempat ibadah yang ditandatangani di Kantor Camat pada 23 April 1991 yang tidak dijalankan.
3. Perubahan Status Tanpa Penyelesaian Sengketa, yaitu Pendaftaran ke SIMAS Kemenang tahun 2005–2006 dilakukan tanpa menyelesaikan persoalan lokasi sebelumnya, sehingga administrasi dinilai cacat sejak awal.
4. Dugaan Manipulasi Dukungan Warga Tahun 2021: Tanda tangan warga dikumpulkan dengan informasi yang menyesatkan, di mana banyak warga menandatangani tanpa mengetahui bahwa hal tersebut untuk dukungan pembangunan Masjid.
5. Peletakan batu pertama dan aktivitas pembangunan dilakukan tanpa izin, dan rekomendasi resmi yang sah dinilai melanggar aturan serta kesepakatan.
6. Lokasi pembangunan Masjid merupakan tanah adat yang memiliki nilai Sejarah dan sakral bagi masyarakat, serta tidak dapat digunakan untuk bangunan keagamaan tanpa persetujuan adat dan masyarakat asli.
7. Pembangunan tanpa izin di tengah penolakan masyarakat dan organisasi Adat, berisiko memicu konflik serta merusak kerukunan, kedamaian, dan persaudaraan yang telah terjaga di Kota Tomohon. (JOPPY WKR)