SULUTPOST, Sangihe — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar rapat Badan Anggaran (Banggar) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (14/7/2026), di Ruang Sidang Lantai I DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe serta Ketua Badan Anggaran, Denny Roy Tampi, SE. Hadir dalam rapat tersebut Penjabat Sekretaris Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), jajaran anggota Banggar DPRD, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Denny Roy Tampi mengatakan rapat tersebut merupakan pembahasan lanjutan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari rangkaian pembicaraan tingkat pertama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
“Melanjutkan agenda rapat pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksana APBD Tahun Anggaran 2025, pada kesempatan ini kita melaksanakan rapat Badan Anggaran bersama pemerintah daerah sebagai rangkaian pembicaraan tingkat pertama,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Ranperda tersebut memuat laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara dan disusun sesuai ketentuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
Oleh karena itu, menurutnya, pembahasan harus dipusatkan pada rekomendasi penyelesaian hasil pemeriksaan BPK serta evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran selama Tahun Anggaran 2025.
“Ke depan, dalam proses pembahasan ini, kami mengedepankan penyelesaian rekomendasi BPK RI serta evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran Tahun Anggaran 2025,” katanya.
Denny juga menegaskan, pembahasan Ranperda akan dilakukan melalui mekanisme tanya jawab antara anggota Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, serta tim tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.
Dalam rapat tersebut, DPRD menekankan pentingnya percepatan penyelesaian sisa rekomendasi hasil audit BPK secara efektif dan efisien. Pembahasan diharapkan menghasilkan solusi konkret sehingga tindak lanjut tidak berlarut-larut.
Selain itu, DPRD menyoroti dua hal yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pertama, konsistensi dalam pelaksanaan regulasi, khususnya Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah. DPRD menilai aturan tersebut harus dijalankan secara konsisten dan tidak diubah secara sepihak tanpa melalui mekanisme yang telah disepakati bersama.
Kedua, DPRD meminta pemerintah daerah mengidentifikasi OPD yang belum rekomendasi rekomendasi BPK. Setiap perangkat daerah diharapkan dapat mengoptimalkan kinerjanya agar berbagai permasalahan teknis dapat diselesaikan secara internal dan tidak terus menjadi beban dalam pembahasan bersama legislatif.
Menurut DPRD, langkah tersebut penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah.
Selain membahas tindak lanjut hasil audit BPK, DPRD juga mendesak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe segera menuntaskan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hingga kini belum sepenuhnya terealisasi.
Dalam rapat Banggar, pihak legislatif meminta pemerintah daerah menunjukkan komitmen yang jelas dengan menyampaikan kepastian jadwal pembayaran sisa TPP kepada para ASN.
DPRD menegaskan, menyediakan hak ASN merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan aparatur sekaligus mendukung optimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat.