BOLTIM,SULUTPOST- Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) menyampaikan, minta Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, untuk mengkaji kembali soal rencana pihak PT ASA merelokasi lahan pemukiman warga, tepatnya di dusun V Panang Desa Kotabunan, (Boltim), yang diketahui adalah Eks lahan HGU.
Demikian itu dikatakan oleh Ormas LAKI Indra Mamonto, kepada awak media, Kamis 27 Agustus 2026, siang tadi. “Rencana relokasi itu harus dikaji kembali agar tidak menimbulkan polemik,”pintahnya.
Menurut pria yang dikenal cukup kritis ini, bahwa keberadaan investasi yang masuk diwilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur patut disuport. tapi kata Indra, semuanya itu perlu dilakukan kajian lebih komprehensip dengan mengikuti prosedure aturan. hal ini, untuk meminimalisir masalah atau polemik ditengah masyarakat yang sudah puluhan tahun mereka (rakyat) menggantungkan kehidupan keluarganya lewat pertambangan tradisional disana.
“Pemerintah harus belanja masalah, dimana menyelesaikan masalah itu penting serta wajib diutamakan. bukan kemudian mengutamakan kepentingan pihak perusahan dan mengabaikan apa yang menjadi keluhan para penambang rakyat di lokasi yang dimaksud.,” ucapnya.
Ia juga menyentil soal pernyataan Ketua DPRD Boltim dan Bupati Boltim Oskar Manoppo, yang tumpang tindih soal kejelasan lahan dusun V Panang Kotabunan ini. dimana, Ketua Dewan mengatakan bahwa lahan itu bukan eks HGU, sementara Bupati Boltim dengan lantangnya mengakui bahwa itu eks HGU (Hak Guna Usaha) sejak tahun 1975.
Bahkan Bupati juga menyebut, bahwasanya lahan eks HGU yang dimaksud, pernah mengalami enam kali peralihan kepemilikan. Nah, di sinilah persoalannya justru menjadi lebih menarik diikuti, dan ini penting dipertanyakan. Karena kalau benar ada enam kali peralihan, maka rakyat berhak bertanya, siapa saja yang menerima dan menyerahkan hak itu? dan bagaimana tanah (lahan-red) eks-HGU itu akhirnya berada dalam penguasaan PT ASA?
“Artinya begini, disini bukan lagi harus mencari kambing hitam, tapi bagaimana belanja masalah agar polemik disana bisa cepat tuntas. bukan juga harus menyudutkan pemerintahan yang dipimpin oleh Bupati Oskar Manoppo dan Wakil Bupati Argo Sumaiku. Ini sudah naik satu tingkat, fokus pada soal dokumen dan sejarah lahan itu perlu untuk diperjelas dulu seperti apa, dan bagaimana, serta apa bisa lahan eks HGU diperjualbelikan?,”ujarnya.
Sebab ucap Indra Mamonto, jika merujuk pada apa keterangan yang disampaikan oleh pihak BPN Boltim sebelumnya, dan itu telah termuat dibeberapa media online, hal ini telah membuka satu mata rantai penting, bilamana HGU Kebondian disebut terdiri dari tiga sertifikat dengan luas sekitar 53 hektare (Hk)
BPN juga membeberkan, bimana pemegang awal Willem Paulus Nayoan, kemudian adanya peralihan pada 1976 ke Portunatus Lumintang. Sementara Bupati Oskar Manoppo menyebut bahwa ada enam kali peralihan. nah,, atas pernyataan itu kami nilai ada perbedaan alias tidak sama. sisi lain keduanya memiliki kewenangan dan tentunya berbicara dengan data dokumen yang dikantongi.
“Pada prinsipnya masalah ini menjadi lebih sederhana. jika kemudian perbedaan keterangan yang dimaksud itu dibuka dan dapat diperjelas, terutama soal apakah itu eks HGU atau bukan? dan munculnya enam kali peralihan tersebut dibuka terang benderang ke publik. tidak perlu lagi perang narasi di udara, karena itu tidak menyelesaikan masalah, sebaliknya melahirkan spekulasi negatif ditengah masyarakat.
“Pemerintah maupun pihak Perusahan jangan hanya fokus pada rencana relokasi saja dan memberikan kesan memaksa rakyat harus mengosongkan area panang itu, Karena Dusun V Panang Kotabunan tersebut, bukan sekadar bicara angka 53 hektare tanah. melainkan disana ada pemukiman warga yang telah dihuni sekian puluh tahun, ada rumah, ada tempat ibadah, dan ada kehidupan manusia, serta lokasi itu telah menjadi tumpuan kehidupan penambang rakyat yang menggantung hidup mereka disektor pertambangan tradisonal sejak dahulu,”tandas Ormas LAKI Indra Mamonto.
(Wartawan; Lucky Lasabuda)