MITRA,SULUTPOST-Lagi-lagi penanganan hukum yang dilakukan Kepolisian Polres Minahasa Tenggara (MITRA), atas dugaan kasus pelecehan anak dibawah umur, menjadi sorotan
Pasalnya, sudah lebih dari sebulan penyidikan atas dugaan kasus pelecehan yang dilaporkan langsung oleh orang tua korban, terhitung sejak bulan Juni 2026 lalu. namun, hingga kini berkas perkaranya belum dilimpahkan, dan masih tahap 1, hal ini berdasarkan apa yang tercantum pada SP2HP yang dikirim oleh pihak penyidik kepada orang tua korban.
Demikian itu disampaikan oleh Fauzia Lasabuda (orang tua korban), kepada awak media, Rabu 29 Juli 2026 pagi tadi.
“Pak laporan kami layangkan sejak bulan Juni 2026. dan baik kami sebagai pelapor sudah dimintai keterangan, maupun para saksi, dan terduga pelaku inisial FR alias Faruk (tersangka) juga telah diamankan. akan tetapi berkas perkaranya sampai Juli 2026 saat ini belum tahap II atau dilimpahkan ke Kejaksaan,”ucapnya.
Menanggapi kabar dugaan kasus pelecehan anak dibawah umur tersebut, LSM GTI Fikri Alkatiri, mendorong kiranya penanganan hukum soal kasus itu, bisa diseriusi dan dipercepat pelimpahan ke Kejaksaan.
Menurutnya, dalam penanganan hukum dugaan kasus pelecahan anak dibawah umur, semestinya tidak harus berlarut-larut ditangan penyidik. ini bisa menimbulkan presepsi yang tidak baik dalam proses penyelidikan/penyidikan. apa lagi, jika terduga pelaku FR (tersangka) telah ditahan, para saksi sudah dimintai keterangan, maupun pihak pelapor sudah pula memberikan keterangan. sekaligus diperkuat dengan bukti hasil visumnya. maka, hemat saya ini tak perlu memakan waktu lama untuk tahap II hingga P21.
“Tidak ada alasan harus berlarut-larut. jika sudah tuntas berkasnya, Penyidik harusnya segera melimpahkan berkas perkara atas kasus itu ke pihak kejaksaan diwilayah hukum tersebut,”pintah pria yang dikenal cukup vokal menyoroti berbagai ketimpangan yang terjadi.
Lanjut Fikri, munculnya kabar bahwa pihak keluarga dari terduga pelaku mendatangi rumah korban, dengan maksud untuk meminta perdamaian agar masalah itu bisa diselesaikan dengan cara musyawarah dan laporan agar bisa dicabut, serta ditambah bujuk rayu uang puluhan juta rupiah. Fikri menyebut, tindakan tersebut mestinya tidak patut dilakukan oleh mereka. karena proses hukum lagi berjalan dan ini bukan kasus biasa. tapi ini kasus pelecehan anak dibawah umur. sebab, penanganan hukumnya saja menggunakan Undang-Undang khusus tentang perlindungan anak dibawah umur.
“Penanganan kasus pelecehan (kekerasan seksual) terhadap anak di bawah umur di Indonesia diatur secara khusus dan ketat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). dimana terdapat beberapa batasan waktu penting dalam penanganan kasus ini, baik terkait masa penahanan pelaku maupun batas waktu pelaporan,”tandasnya.
Seraya menambahkan, akan mengawal penanganan kasus ini, sehingga proses penyidikan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan kepastian hukum terpenuhi kepada setiap warga negara yang melaporkan setiap peristiwa hukum yang terjadi.pungkas Ketua LSM GTI Fikri Alkatiri
(Wartawan; Lucky Lasabuda)