KOTAMOBAGU,SULUTPOST-Buntut viralnya postingan keluhan pelayanan kesehatan di Klinik Almediqa, dan berunjung dugaan pengusiran pasien oleh asisten dokter yang di unggah salah satu warga berdomisili di Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, sebut saja Afrian Laruke (pasien), ditanggapi oleh bapak Walikota Kota-Kotamobagu.
Kepada awak media, Kamis (2/7/26) tadi malam, Walikota Kotamobagu dr Wenny Gaib, menyampaikan, rasa keperihatinannya atas adanya kabar tersebut.
Dikatakan Walikota, soal kabar keluhan pelayanan kesehatan oleh salah satu warganya ini, secepatnya akan dilakukan pengecekan ke pihak dokter, hal ini untuk memastikan kebenaran dari informasi yang berkembang di media sosial.
“Saya belum mendapat info soal masalah ini, maka nanti saya cek dulu langsung ke pihak dokternya ya., semoga masalah ini boleh dibicarakan dengan baik.. kalau itu benar, kasian juga torang pe masyarakat, “ucapnya menaruh keperihatinan.
Walikota juga menghimbau, kiranya masyarakat untuk bijak melihat setiap persoalan, sehingga tidak merugikan semua pihak.
“iya.. torang harus respon ini dengan bijak, agar supaya tidak merugikan semua pihak. semoga masalah ini boleh diselesaikan dengan baik.. kemungkinan ini cuma salah komunikasi saja.”kata Walikota.
Sementara itu, Afrian Laruke (pasien) menanggapi respon dari bapak Walikota Kotamobagu, mengatakan, terimakasih Pak Walikota sudah mendengar suara keluhan masyarakat dan berharap asisten dokter tersebut melakukan permintaan maaf atas proses pelayanan kesehatan yang dinilai sangat mengecewakan itu.
Tambahnya, semoga masalah yang ia alami ini tidak terjadi lagi kepada pasien-pasien yang lain. apa lagi dalam kondisi pasien menahan sakit, lantas diperlakukan seperti itu oleh asisten dokter.
Perlu diketahui, dokter atau klinik yang dengan sengaja mengabaikan atau menolak pasien dalam kondisi gawat darurat terancam sanksi pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda hingga Rp200 juta.
Pun begitu, jika pengabaian tersebut menyebabkan pasien cacat atau meninggal, hukumannya bisa ditingkatkan menjadi pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp1 miliar.
Aturan ini sebagaimana tertuang tegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang melarang fasyankes menolak pasien darurat atau mendahulukan administrasi/uang muka sebelum nyawa pasien tertolong.
Berikut adalah rincian sanksi berlapis yang dapat dikenakan kepada dokter atau klinik yang melanggar:
1. Sanksi Hukum (Pidana & Perdata)
– Keadaan Gawat Darurat: Pimpinan klinik dan tenaga medis yang tidak memberikan pertolongan pertama dipidana penjara maksimal 2 tahun dan denda Rp200 juta.
– Kelalaian yang Mengakibatkan Cacat/Meninggal (Malpraktik): Jika penelantaran berakibat fatal (luka berat, disabilitas, atau kematian), ancaman pidana bagi pelaku bisa mencapai 10 tahun penjara berdasarkan aturan yang berlaku. Selain itu, pasien berhak menuntut ganti rugi perdata atas kerugian materiil maupun immateriil.
2. Sanksi Administratif & Izin Praktik
– Pencabutan SIP & Izin Operasional: Organisasi profesi seperti Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dapat merekomendasikan pencabutan Surat Izin Praktik (SIP).
– Dinas Kesehatan setempat berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran lisan, tertulis, hingga penutupan atau pencabutan izin operasional klinik.
3. Sanksi Etik
– Dokter yang mengabaikan pasien tanpa alasan medis yang sah melanggar Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).
– Sanksi etik yang diberikan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meliputi pembinaan, kewajiban mengikuti pendidikan ulang, hingga pemecatan permanen dari keanggotaan.
Kecuali: Dokter atau klinik dibenarkan menolak pasien jika kondisi pasien tidak dalam keadaan darurat dan tindakan yang diminta pasien justru melanggar standar profesi, etika kedokteran, atau peraturan perundang-undangan (misalnya: meminta resep obat keras tanpa indikasi medis). (**)