SULUTPOST, Sangihe — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sangihe menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksana APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar di ruang sidang DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumat (17/7/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Denny Roy Tampi, didampingi Wakil Ketua I Risald P. Makagansa dan Wakil Ketua II Marvein Hontong. Hadir pula Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari, Penjabat Sekretaris Daerah, para asisten Setda, camat, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta anggota DPRD.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Denny Roy Tampi menyampaikan bahwa pembicaraan tingkat II merupakan tahapan akhir dalam pembahasan Ranperda, yakni pengambilan keputusan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.
Ia mengatakan, pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksana APBD Tahun Anggaran 2025 berlangsung dengan semangat kebersamaan di tengah berbagai dinamika sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD.
Sesuai Pasal 9 ayat (4) Peraturan Tata Tertib DPRD, pembicaraan tingkat II meliputi penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar), permintaan persetujuan bersama, pembacaan keputusan persetujuan, penandatanganan berita acara, hingga persetujuan akhir Bupati Kepulauan Sangihe.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari mengatakan persetujuan bersama terhadap Ranperda tersebut merupakan momentum penting dalam siklus akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan daerah.
“Momentum ini merupakan upaya nyata kita bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Beliau menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas komitmen dan kerja sama selama proses pembahasan hingga Ranperda dapat disepakati bersama.
Menurut Thungari, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 mencerminkan komitmen eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan pembangunan daerah.
“Seluruh angka, target, pendapatan, realisasi belanja masyarakat, serta pembiayaan daerah yang tercantum di dalamnya tidak hanya dipandang sebagai instrumen administrasi keuangan, tetapi juga merupakan wujud pelaksanaan visi pembangunan daerah melalui program Sapta Membara,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui keterbatasan ruang fiskal masih menjadi tantangan dalam memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menetapkan skala prioritas secara lebih selektif.
Thungari juga mengungkapkan rasa terima kasih atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2025.
“Pencapaian ini harus menjadi tekad bersama untuk terus melakukan perbaikan berdasarkan rekomendasi BPK RI maupun catatan dan rekomendasi DPRD yang tertua dalam pandangan umum fraksi serta laporan Badan Anggaran,” tegasnya.
Ia meminta Pejabat Sekretaris Daerah bersama seluruh kepala perangkat daerah segera mencatat berbagai rekomendasi tersebut melalui langkah-langkah perbaikan tata kelola operasional dan administrasi pemerintahan.
Menurutnya, masukan, kritik, dan rekomendasi DPRD merupakan bahan evaluasi yang berharga untuk meningkatkan kinerja aparatur, memperkuat sistem pengendalian internal, serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.
Thungari berharap persetujuan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi wujud sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mempercepat pembangunan yang tepat sasaran menuju Sangihe yang maju dan sejahtera.
Ranperda yang telah disetujui bersama selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Utara untuk dievaluasi sebelum ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.