MINSEL SULUT POST – Wakil Bupati Minahasa Selatan, Brigjen TNI (Purn.) Theodorus Kawatu, S.I.P., menghadiri rapat koordinasi pelaksanaan pengembangan informasi awal atas evaluasi perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2026, Kamis 5 Maret 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati hadir mewakili Bupati Minahasa Selatan.
Rapat koordinasi dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dan bertempat di Kantor Bupati Minahasa Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pengawasan intern pemerintah dalam memastikan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.
Pelaksanaan pengembangan informasi awal evaluasi perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Tahun 2026 di Kabupaten Minahasa Selatan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, serta Surat Wakil Kepala BPKP Nomor OT.00/S4/WK/SU/2026. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama 20 hari kerja, terhitung mulai 2 Maret hingga 6 April 2026.
Tahapan pengembangan informasi awal difokuskan pada penghimpunan dan penelaahan data serta dokumen perencanaan dan penganggaran guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai konsistensi program dan kegiatan, keselarasan alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan daerah, serta keterkaitan dengan target pembangunan nasional.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Glady Kawatu, S.H., M.Si., bersama para Asisten Sekretaris Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Turut hadir Tim BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Tonny Royke Jhoness Supit, Auditor Ahli Madya selaku Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntan, bersama anggota tim.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis kinerja, sehingga setiap program dan kegiatan yang direncanakan melalui APBD dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
(WK).