Liputan khusus
SULUTPOST, Sangihe — Menindak lanjuti aspirasi masyarakat nelayan di Kecamatan Manganitu Selatan (Mangsel) terkait pengelolaan wilayah perikanan, Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe mendatangi Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Utara.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Marvein Hontong, mengatakan koordinasi tersebut dilakukan untuk mencari ruang kewenangan pemerintah daerah dalam menyikapi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir dan nelayan di wilayah Sangihe.
Menurut Hontong, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan laut hingga 12 mil berada pada pemerintah provinsi. Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan pemerintah kabupaten untuk ikut memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat yang berada di wilayahnya.
“Karena berdasarkan Undang-Undang 23, kewenangan wilayah laut sampai 12 mil sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Tetapi masyarakatnya ada di wilayah Kabupaten Sangihe. Karena itu, kami ingin mencari ruang dan berkoordinasi, apakah masih ada kewenangan yang bisa dilakukan pemerintah daerah,” ujar Hontong.
Ia mengatakan, hasil koordinasi dengan Dinas Perikanan Provinsi Sulut belum menjadi keputusan akhir. DPRD Sangihe masih akan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama bagian hukum pemerintah daerah, terutama untuk melihat kembali aturan yang selama ini menjadi dasar pemerintah kabupaten.
“Ini belum selesai. Kami masih harus berkoordinasi dengan bagian hukum. Peraturan Bupati yang ada akan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kewenangan provinsi yang diatur dalam undang-undang,” katanya.
Menurut Hontong, hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar apakah pemerintah daerah akan mempertahankan aturan yang ada, melakukan penyesuaian melalui Peraturan Bupati, atau menyiapkan regulasi lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Ia menegaskan, pembahasan tersebut perlu dilakukan secara matang karena laporan masyarakat tidak hanya berasal dari satu wilayah. Aspirasi juga mencakup sejumlah wilayah kepulauan, termasuk Para I, Para, Mahangetang, serta wilayah di Kecamatan Tatoareng.
“Jangan sampai hanya satu wilayah yang kita pikirkan. Masih ada wilayah-wilayah lain yang mungkin belum terdeteksi persoalannya. Karena itu, ini harus dipikirkan secara matang agar kebijakan yang diambil nantinya benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Selain persoalan perikanan, DPRD Sangihe juga melakukan koordinasi terkait ketersediaan dan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, termasuk minyak tanah dan Pertalite.
Hontong mengatakan, pihaknya memperoleh sejumlah data dari Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya akan disinkronkan dengan data pemerintah daerah.
“Untuk persoalan minyak tanah dan BBM bersubsidi, termasuk Pertalite, ada beberapa data yang kami dapatkan dari Biro Perekonomian. Data ini akan kami sinkronkan dengan data yang ada di daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, koordinasi tersebut salah satunya diarahkan untuk melihat kemungkinan penambahan kuota BBM bersubsidi bagi masyarakat Sangihe. Berdasarkan pemaparan Biro Perekonomian, kebutuhan BBM bersubsidi di Sangihe dan Talaud berada pada kondisi yang relatif ketat dibandingkan daerah lainnya.
“Dalam presentasi Biro Perekonomian, disampaikan bahwa pendistribusian untuk kebutuhan masyarakat sebenarnya sudah cukup terpenuhi, tetapi ruangnya sangat tipis. Artinya, masih ada kemungkinan terjadi kekurangan apabila muncul berbagai persoalan di lapangan,” kata Hontong.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan berbagai persoalan dalam pendistribusian BBM bersubsidi, termasuk potensi penjualan dengan harga di atas ketentuan.
Dalam pembahasan tersebut, kata Hontong, terdapat kemungkinan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga terkait distribusi kuota antardaerah apabila secara teknis dan regulasi memungkinkan.
“Untuk Sangihe dan Talaud kondisinya relatif mepet, sementara kuota BBM bersubsidi di Sitaro masih lebih longgar. Jadi, jika memungkinkan, akan dikoordinasikan dengan Pertamina Patra Niaga untuk melihat kemungkinan pengalihan kuota,” jelasnya.
Hontong mengatakan, pemerintah daerah juga didorong untuk terus menyampaikan usulan secara resmi kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar kebutuhan kuota minyak tanah dan BBM bersubsidi di Sangihe dapat menjadi perhatian dalam pembahasan berikutnya.
“Pemerintah daerah harus terus melakukan permohonan dan menyurat kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Ini penting agar kebutuhan masyarakat Sangihe terkait kuota BBM dan minyak tanah dapat dibahas untuk kemungkinan penambahan ke depan,” pungkasnya.