BOLMONG,SULUTPOST-Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), yang berlangsung di Sulawesi Utara, lebih khusus di Bolaang Mongondow, terbilang masih cukup sulit dihentikan. padahal, data yang didapat awak media, telah beberapa kali penindakan dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum.
Bahkan, usai dilakukan penindakan hukum dilokasi Perkebunan Oboy, kabar terbaru muncul lagi pemain baru melakukan kegiatan penambangan emas ilegal dengan menggunakan alat berat excavator.
Kondisi ini memantik perhatian masyarakat, banyak yang bertanya apakah penindakan Ilegal Mining yang dilakukan sebelumnya belum mampu memberikan efek jera terhadap pelaku, atau kemudian ada sesuatu dibalik proses tersebut.
Menanggapi Kabar Munculnya alat berat di lokasi area Perkebunan Oboy, Ketua Ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Indra Mamonto, menyampaikan, mendesak Kapolda Sulawesi Utara dapat melakukan penindakan hukum yang terukur.
Menurutnya, aktivitas kegiatan penambangan emas yang tidak mengantongi izin, wajib untuk diberantas hingga ke akar-akarnya, hal ini untuk meminimalisir dampak kerusakan ekologi, bencana alam, serta berpotensi timbulnya pencemaran lingkungan.
“Minta Kapolda Sulut tindak tegas, dan apabila unsur pembuktiannya terpenuhi, maka selayaknya cepat dilakukan penangkapan terhadap para pelaku PETI sesuai ketentuan hukum yang berlaku,”pintahnya, Senin (14/9/26)
Indra berharap, jangan sampai rakyat kecil yang melakukan aktivitas pertambangan secara manual (tradisional) langsung diperhadapkan dengan hukum. sementara, para oknum pemodal besar leluasa bekerja dengan menggunakan alat berat excavator, lantas tanpa ada yang bisa menghentikan itu, dan jika itu terjadi, ini sama halnya hukum justru terkesan lamban dan kehilangan ketajaman arahnya.
Seraya menyebut, UU Minerba mengatur secara tegas bahwa kegiatan penambangan tanpa izin merupakan tindak pidana. Pelaku penambangan emas ilegal (tanpa izin) dijerat dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). tercantum ancaman pidana penjara Paling lama 5 (lima) tahun. dan denda Paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
Ketentuan ini berlaku bagi setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).(**)