MINAHASA SULUTPOSTonline – Penanganan perkara dugaan korupsi pengelolaan retribusi pasar pada Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Tahun 2024 memasuki perkembangan baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa memutuskan mengubah jenis penahanan tersangka Dano Warouw, yang sebelumnya dititipkan di Rutan Kelas IIB Tondano, menjadi tahanan kota.
Keputusan tersebut diambil setelah pihak penyidik menerima sejumlah keterangan medis yang menunjukkan bahwa tersangka membutuhkan penanganan kesehatan secara berkelanjutan. Pertimbangan kondisi fisik tersangka menjadi salah satu aspek yang diperhatikan kejaksaan dalam menentukan langkah hukum tersebut.
Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa, Rama Eka Darma, S.H., M.H., dalam penjelasannya kepada awak media, didampingi Kasi Intel Syaiful Arif dan Kasi Pidsus Devis Buni Lele, menyampaikan bahwa perubahan status penahanan dilakukan melalui pertimbangan yang matang dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bentuk penerapan ketentuan hukum dengan memperhatikan keadaan khusus yang sedang dialami tersangka.
Riwayat kondisi kesehatan Dano Warouw mulai menjadi perhatian penyidik setelah pihak Lapas Kelas IIB Tondano menyampaikan pemberitahuan resmi pada 6 November 2026. Dalam pemberitahuan tersebut diterangkan bahwa tersangka mengalami gangguan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter Gandi P. Napitupulu.
Dokumen pemeriksaan dari Rumah Sakit Advent Manado mencatat beberapa kondisi medis yang dialami tersangka, yakni Fatty Liver Grade I, Cholelithiasis atau batu empedu, kista ginjal kiri, serta pembesaran prostat yang disertai kalsifikasi. Kondisi terakhir tersebut menyebabkan tersangka harus menggunakan kateter untuk membantu proses pengeluaran urine.
Menanggapi laporan tersebut, penyidik mengambil langkah dengan membawa Dano Warouw ke RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano agar mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Berdasarkan instruksi dokter Pingkan Mamoija, tersangka kemudian menjalani perawatan inap.
Dalam periode perawatan tersebut, diterbitkan surat perintah pembantaran penahanan yang mulai berlaku sejak 6 November 2026.
Tidak berhenti sampai di situ, kebutuhan pengobatan tersangka kembali disampaikan melalui permohonan resmi dari tim penasihat hukum pada 11 November 2026. Permohonan tersebut meminta agar Dano Warouw diberikan kesempatan menjalani pemeriksaan lanjutan melalui layanan poliklinik dokter spesialis.
Sebagai bahan pertimbangan, penasihat hukum turut menyertakan Surat Keterangan Dokter Nomor 3334/01.03/SK/RS/XI/2026 yang ditandatangani dr. Adrew Hukom, Sp.PD.
Setelah mempertimbangkan dokumen kesehatan dan permohonan tersebut, Kejari Minahasa menetapkan pengalihan jenis penahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota.
Kebijakan itu mengacu pada Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 serta Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Sementara itu, penasihat hukum Dano Warouw, Adv. Jahya D.A. Tampemawa, S.Pd., S.H., M.H., dari Don Adi Jaya & Partners Law Firm, menyambut positif keputusan yang dikeluarkan Kejari Minahasa tersebut.
Menurut Jahya, perhatian terhadap kondisi kesehatan seseorang yang sedang menjalani proses hukum merupakan bagian penting dalam menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya menghargai sikap pimpinan Kejari Minahasa yang telah memberikan ruang bagi kliennya untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis.
Jahya juga mengungkapkan bahwa pembesaran prostat yang dialami kliennya telah menunjukkan perkembangan cukup serius. Berdasarkan penjelasannya, ukuran pembengkakan tersebut disebut meningkat hingga tiga kali lipat sejak awal tahun. Situasi selama menjalani penahanan juga dinilai turut memengaruhi kondisi kesehatan kliennya.
Dengan perubahan status menjadi tahanan kota, pihak penasihat hukum berharap akses terhadap pemeriksaan dan pengobatan lanjutan dapat dilakukan secara lebih mudah, khususnya untuk memenuhi jadwal konsultasi dengan dokter spesialis.
Ia menilai mekanisme tersebut akan membantu mengurangi kendala administratif dan teknis yang sebelumnya harus dilalui setiap kali tersangka membutuhkan pelayanan medis di luar tempat penahanan.
Meski mendapatkan pengalihan jenis penahanan, Jahya menegaskan bahwa pihaknya tidak menganggap keputusan tersebut sebagai berakhirnya persoalan hukum yang sedang dihadapi kliennya.
Status Dano Warouw dalam perkara dugaan korupsi tersebut tetap sebagai tersangka. Karena itu, pihaknya menyatakan akan menghormati seluruh proses hukum dan memastikan kliennya bersikap kooperatif terhadap setiap kewajiban yang ditetapkan oleh penyidik.
Sebagai bentuk tanggung jawab selama menjalani tahanan kota, pihak keluarga juga telah menyatakan kesediaan menjadi penjamin. Istri dan adik kandung tersangka ditunjuk untuk memastikan seluruh ketentuan penahanan dipatuhi.
Perkembangan ini menjadi bagian dari proses penanganan perkara yang tetap berjalan di Kejaksaan Negeri Minahasa. Di satu sisi, penyidikan dugaan korupsi retribusi pasar tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum, sementara di sisi lain, kondisi kesehatan tersangka turut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan tindakan hukum.
Dengan demikian, pengalihan penahanan tersebut tidak mengubah proses maupun kedudukan hukum tersangka dalam perkara yang sedang ditangani Kejari Minahasa.