Wapres Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Prabowo Subianto selama 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026). Istana menyebut Prabowo tidak menolak niat tersebut, sementara Gibran mengaku diminta tetap fight di PTUN.
JAKARTA, SULUTPOSTonline.id – Polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berujung pada guncangan politik di Istana.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan, Wapres Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026) pagi.
Pertemuan keduanya berlangsung sekitar dua setengah jam.
“Bapak Wakil Presiden menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri dalam menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa sore.
Prasetyo menegaskan, Presiden Prabowo tidak menolak maupun menahan niat tersebut. Menurutnya, Prabowo justru memberi ruang kepada Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumennya melalui jalur hukum.
“Bapak Wakil Presiden memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN),” ujar Prasetyo.
Gibran: Prabowo Minta Tetap Fight di PTUN
Usai pertemuan, Gibran buka suara kepada wartawan. Ia mengaku tidak ingin polemik dokumen pendidikannya menjadi persoalan berkepanjangan.
Gibran menyebut Prabowo, yang ia anggap seperti sosok ayah, memberikan sejumlah saran. Salah satunya agar ia tetap memperjuangkan keabsahan dokumen melalui PTUN dengan menghadirkan dokumen pendidikan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi, serta berkoordinasi dengan Ditjen Dikdasmen untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
“Salah satu saran beliau itu adalah saya tetap fight di PTUN,” kata Gibran.
Polemik ini mencuat setelah Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran batal demi hukum dan tidak sah. Putusan itu kemudian memicu desakan dari sejumlah politisi, aktivis, hingga pakar hukum tata negara agar Gibran mundur secara terhormat atau diproses melalui mekanisme pemakzulan.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi pada awal Oktober 2026 telah menolak permohonan diskualifikasi dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU) terkait syarat pendidikan pencalonan Gibran.
DPR: Gibran Masih Wapres, Jangan Berandai-andai
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, hingga Selasa siang, belum ada surat atau perintah resmi terkait pengunduran diri Wapres.
“Ya sekarang belum ada apa-apa, kita belum ada perintah apa. Mas Gibran masih Wapres,” ujar Puan usai memimpin Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Puan meminta masyarakat tidak berspekulasi dan menunggu sikap resmi pemerintah. Ia juga menyebut DPR telah menerima laporan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran, namun tindak lanjutnya harus mengikuti mekanisme dan ketentuan konstitusi.
Di sisi lain, desakan politik terus mengalir. Anggota Komisi II DPR dari PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, meminta Gibran mundur dan meminta maaf kepada Prabowo. Di ruang parlemen, Anggota Komisi XIII dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, sempat mengangkat kertas bertuliskan “MAS GIBRAN MUNDUR ATAU DIMUNDURKAN” usai rapat paripurna.
Sore Hari Tetap Beraktivitas
Meski pagi menyampaikan niat mundur, sore harinya Gibran terpantau tetap beraktivitas di Istana Wapres dan mendampingi Presiden Prabowo dalam agenda kenegaraan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada surat pengunduran diri resmi yang diumumkan Istana maupun DPR. Secara konstitusi, pengunduran diri Wakil Presiden harus diproses melalui DPR dan MPR.
Editor: Wil. Wongkar