Jakarta SULUT POST – Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah guna mendukung pelaksanaan Program Prioritas Presiden dan Asta Cita. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat, 15 Januari 2026.
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Urusan Pemerintahan Umum diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Politik dan Pemerintahan Umum sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Rakornas ini bertujuan memastikan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di daerah selaras dengan kebijakan nasional, mendukung program prioritas Presiden, dan implementasi Asta Cita secara terintegrasi dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Mengusung tema “Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Program Prioritas Presiden dan Asta Cita”,
Rakornas membahas isu strategis terkait stabilitas pemerintahan, penguatan ideologi, serta kewaspadaan nasional di daerah. Forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 yang dijabarkan ke dalam RPJMD.
Rakornas diikuti oleh para bupati dan wali kota se-Indonesia serta pimpinan perangkat daerah terkait. Rangkaian kegiatan meliputi keynote speech Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, sesi kebijakan dan penganggaran oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kemendagri, serta diskusi tematik mengenai stabilitas sosial politik, ketahanan ideologi, dan kewaspadaan nasional bersama Kemenko Polhukam, BPIP, BIN, BNPT, dan Kementerian Agama.
Melalui Rakornas ini, diharapkan pemerintah daerah memperoleh pemahaman komprehensif terhadap arah kebijakan nasional, memperkuat peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, serta mampu mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintahan umum, menjaga stabilitas daerah, dan mendukung keberhasilan program prioritas Presiden di tingkat lokal.
(*WK).