Dr. Denny Mangala MSi, Asisten I / Plt Kepala Diskominfo Sulut (kiri). Wily Wongkar, CEO PT Media Sulut Post (kanan)
MANADO, SULUTPOST – Anggaran Media di Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Utara saat ini diduga dikendalikan dan dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu.
Berdasarkan nformasi yang disampaikan oleh Pemimpin Umum (Pinum) PT Media Sulut Post, yang juga Kepala Komite Investigasi Negara (KIN) Daerah Sulawesi Utara, Wily Wongkar, dugaan praktek oligarki dan monopoli tersebut terkuak saat dirinya hendak melakukan verifikasi berkas medianya di Diskominfosantik Sulut, kemarin Rabu (17/12/25).
Menurut Wongkar, dirinya terheran-heran dengan syarat kerja sama yang disampaikan oleh salah satu oknum Kepala Bidang (Kabid) yang menangani urusan kerja sama media di Diskominfosan Sulut tersebut.
“Kabid saat itu mengatakan kepada saya, media yang bekerja sama di Diskominfosantik Sulut salah satunya adalah harus media yang telah berdasarkan rekomendasi dari gerbong Parpol, atau relawan suksesi Pilgub Cagub Sulut YSK-Viktory,” kata Wily heran.
Untuk menjawab keheranannya atas syarat yang disebutkan Kabid tersebut, Wongkar coba mengonsultasikan apa yang dialaminya kepada Plt Kepala Dinas Kominfo dan Persandian, Statistik Sulut Dr. Denny Mangala MSi.
Menurut Mangala yang juga adalah Asisten I Pemperov Sulut bahwa hal itu tidak benar, karena Pemprov memiliki persyaratan administrasi termasuk dalam menentukan media masuk di grade A, B atau C.
“Informasi bahwa harus memperoleh rekomendasi gerbong parpol itu tidak mendasar dan tidak benar. Tidak ada petunjuk dari Kadis apalagi Pak Gubernur terkait hal ini, semua harus memenuhi persyaratan normatif yang ditentukan”ucap Denny Mangala. (**)