JAKARTA, SULUTPOST – Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) melalui Indra Mamonto, resmi menyerahkan laporan pengaduan terkait dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang menggunakan alat berat di Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Provinsi Sulawesi Utara.
Laporan pengaduan tersebut diserahkan langsung oleh Ormas LAKI melalui Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Kepada awak media, Indra Mamonto menyampaikan bahwa Ormas LAKI memiliki tanggung jawab moral dan fungsi kontrol sosial untuk mengawasi berbagai aktivitas yang diduga kuat tidak mengantongi perizinan, namun masih terus berlangsung.
Menurutnya, Kerusakan hutan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini, tidak bisa dibiarkan. dan tanggungjawab Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penindakan hukum yang terukur.
“Benar, pada Senin 16 November 2026, Ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) resmi menyerahkan laporan terkait maraknya aktivitas pertambangan emas ilegal dibeberapa wilayah kabupaten di Sulawesi Utara. Tentunya, harapan kami laporan tersebut segera ditindaklanjuti oleh Mabes Polri,” ujarnya.
Ia mengatakan, dampak kerusakan lingkungan akibat maraknya aktivitas pertambangan emas ilegal yang menggunakan alat berat jenis excavator harus menjadi perhatian serius oleh aparat penegak hukum.
Terlebih, sejumlah lokasi yang diduga menjadi area aktivitas pertambangan tersebut berada di kawasan hutan yang semestinya dijaga dan dilindungi kelestariannya.
“Salah satu yang kami laporkan adalah dugaan tambang emas ilegal di wilayah Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra). Masalah ini sudah menjadi rahasia umum dan bahkan telah viral dalam beberapa tahun terakhir,” ungkapnya.
Dirinya berharap Mabes Polri dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara serius melalui langkah penertiban, penyelidikan, dan penegakan hukum secara profesional serta terukur.
Indra juga meminta agar pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal, termasuk aktor intelektual maupun pemodal di balik kegiatan tersebut, diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu demi menjaga kelestarian lingkungan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,”tandasnya.(**)
