BOLMONG,SULUTPOST-Janji program bantuan 2,5 juta, hingga 3 juta rupiah, bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow, pada saat Pilkada tahun 2024, mulai dipertanyakan
Pasalnya, pada saat kampanye pasangan Bupati dan Wakil Bupati No urut 2 Yusra-Donny (YusraDon), keduanya menjanjikan jika terpilih akan memberikan bantuan kepada pelaku UMKM di Bolaang Mongondow.
Menariknya, hingga memasuki tahun kedua kepemimpinan YusraDon di Bolmong, realisasi bantuan yang dimaksud belum terlihat. Kondisi ini mulai memunculkan keraguan di tengah masyarakat, mereka menanyakan apakah program pemberdayaan ekonomi tersebut akan direalisasikan atau tidak.
Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Bolaang Mongondow Indra Mamonto, mengatakan, program tersebut wajib untuk direalisasikan. apa lagi, hal itu tertuang dalam visi/misi pasangan YusraDon saat mencalonkan diri sebagai Bupati/Wakil Bupati Bolmong pada Pilkada tahun 2024 lalu.
“Memang banyak sejumlah pelaku UMKM di Bolmong menyampaikan kepada kami, bahwa mengaku kecewa, karena hingga kini belum ada kepastian terkait mekanisme maupun realisasi dari program bantuan UMKM Rp 2,5 juta tersebut. Padahal kata mereka, program itu sebelumnya disebut sebagai salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil,”ujar Mamonto. Selasa (26/5/26)
Dikatakan Indra Mamonto, bilamana tambahan modal usaha khusus pelaku UMKM sangat mereka butuhkan, apa lagi di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil, akibat berbagai kenaikan bahan pokok yang terjadi.
“Pada saat kampanye pilkada 2024, pasangan YusraDon mengatakan, bahwa APBD Bolmong kurang lebih Rp1 triliun lebih atau sekitar Rp1.036 miliar, maka bantuan modal usaha dalam bentuk uang tunai Rp2,5 juta hingga Rp3 juta rupiah, siap mereka berikan kepada pelaku UMKM. seperti, pedagang kuliner, warung makan, warung kecil, penjual kue, tukang ojek, dan bengkel kecil. sehingga janji politik inilah yang dutunggu oleh masyarakat,”kata Indra.
Bahkan pasangan YusraDon ketika itu merasionalisasikan dihadapan masyarakat, yang mana setiap Kepala Keluarga (KK) yang kurang mampu, dijanjikan mendapat modal usaha sebesar Rp2,5 juta, maka katanya, uang APBD yang dikeluarkan sebesar Rp50 miliar untuk 20.000 ( Dua pulu ribu) penerima manfaat dan itu akan dilakukan secara bertahap.
“Ini menjadi kewajiban bagi pemerintah dibawah kepemimpinan YusraDon saat ini untuk menjelaskan, kalau memang program tersebut belum bisa berjalan, setidaknya ada penjelasan resmi, agar masyarakat bisa mengetahuinya apa penyebab atau kendala yang terjadi,” tandas Ketua Ormas LAKI Bolmong Indra Mamonto.(**)