SULUT,SULUTPOST-Lemahnya penindakan hukum atas aktivitas Pertambangan Emas Ilegal di wilayah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), lebih khusus di Hutan Lindung (HL) Konservasi Kebun Raya Ratatotok, Minahasa Tenggara (MITRA), menjadi tranding topik hangat di kalangan masyarakat saat ini.
Bahkan, mereka menagih komitmen Presiden RI Prabowo Subianto, untuk tidak pilih kasih di dalam melakukan penindakan hukum yang terukur.
Pasalnya, mengguritanya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang hingga kini terkesan dibiarkan terus melakukan kegiatan ilegal secara terbuka.
Salah satu personel Ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Sulawesi Utara, Indra Mamonto, mendesak perlunya campur tangan dari pemerintah pusat untuk segera turunkan tim Satgas Penindakan menutup dan menangkap para oknum perusak hutan.
“Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) harus turun dalam melakukan penghentian, penutupan, dan tangkap oknum pelaku tambang emas ilegal di beberapa lokasi PETI di Hutan Konservasi Kebun Raya Ratatotok (Mitra).
Dikatakan Indra Mamonto, mulusnya aktivitas penambangan emas ilegal, diduga bahwa ada tangan kuat yang melindungi para oknum mafia penambangan emas ilegal disana.
“Sudah menjadi rahasia umum, bahwa mengguritanya Pertambangan Emas Ilegal di Ratatotok ini, akibat ada dugaan kuat kehadiran tangan kuat. maka, tidak cukup jika hanya berharap penindakan dari Polda Sulut Maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,”ujar Mamonto, Minggu 9 November 2025.
Lanjutnya, bilamana Ormas LAKI sudah perna melakukan aksi demo dalam menuntut tanggungjawab APH dan Pemerintah Provinsi soal penindakan atas maraknya aktivitas penambangan emas ilegal di Sulawesi Utara.
“Sudah perna kami menyurati maupun melakukan audensi dan aksi untuk mendesak APH dan Pemerintah harus tegas. namun ucapnya, sampai saat ini kegiatan penambangan emas berskala besar tersebut, belum juga dihentikan, alias masih tetap melakukan aktivias dengan alat berat excavator. ada apa?” tanya Indra Mamonto.
Ia berharap, tidak ada aliran suap alias uang pelicin yang mengalir di kantong para pemegang kendali, menyebabkan kegiatan Penambangan Emas Ilegal ini cukup sulit untuk dihentikan, dan para cukong menari di atas situasi dan kondisi kerusakan alam dan potensi terjadi pencemaran lingkungan.
“Sejujurnya kami curiga, jangan-jangan ada UPETI yang mengalir kepada oknum yang membackingi tambang Ilegal itu? apa lagi aktivitas ilegal tersebut dilakukan secara terbuka, malah sudah viral di Media Sosial (Medsos), Tapi terkesan dibiarkan,” duga Indra Mamonto.
Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto Telah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 yang diberi mandat untuk menegakkan hukum atas pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan, termasuk tambang emas ilegal.
Dalam penegasan Presiden, komitmen serius pemerintah untuk memberantas praktik penambangan emas ilegal di seluruh Indonesia, termasuk tindakan tegas terhadap backing yang melindungi.
Begitupun penegasan penindakan tersebut ditujukan kepada seluruh jajaran aparat penegak hukum dan lembaga terkait untuk bergerak bersama dan dilakukan Penindakan tegas Tanpa Pandang Bulu
Presiden menekankan bahwa tidak ada pihak yang akan dilindungi, bahkan jika melibatkan kader partainya sendiri (Gerindra), perwira aktif, atau purnawirawan TNI dan Polri.
Menurutnya, Pemberantasan tambang ilegal dinilai penting untuk menyelamatkan potensi kerugian negara yang mencapai angka triliunan rupiah.
Tindakan penertiban kata Presiden, tidak hanya terfokus pada satu wilayah, tetapi diperintahkan untuk diperluas secara nasional ke daerah-daerah lain. kutip dalam penegasannya Preiden RI, pada 16 Agustus 2025 kemarin.
(Wartawan; Lucky Lasabuda)