SULUT, SULUT POST – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan klarifikasi resmi terkait batalnya Safari Natal Gubernur Yulius Selvanus ke Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pemprov menegaskan, keputusan tersebut sepenuhnya dipicu kondisi cuaca ekstrem, sehingga tidak memungkinkan dilakukan perjalanan udara maupun laut.
Juru Bicara Pemprov Sulut yang juga Plt Kepala Dinas Kominfo serta Asisten I, Denny Mangala, menuturkan bahwa Safari Natal sebenarnya telah dipersiapkan secara komprehensif. Agenda itu dijadwalkan dimulai pada 8 Desember di Talaud, kemudian dilanjutkan ke Sangihe. Seluruh koordinasi dengan pemerintah daerah telah rampung, dan Forkopimda telah memastikan kehadirannya untuk mendampingi Gubernur.
Sebagai antisipasi minimnya jadwal penerbangan komersial, Pemprov bahkan menyiapkan penerbangan charter Wings Air. Selain itu, bantuan sosial untuk masyarakat dua kabupaten sudah dikirim lebih awal, sementara tim protokol Pemprov telah tiba di lokasi menggunakan kapal laut.
Namun persiapan matang itu harus berubah ketika pada 7 Desember BMKG mengeluarkan peringatan resmi mengenai cuaca ekstrem, termasuk larangan penerbangan ke wilayah kepulauan serta gelombang laut tinggi yang berpotensi membahayakan keselamatan. Pemprov pun menggelar rapat darurat untuk mengevaluasi situasi.
“Setelah mempelajari laporan BMKG, kami sepakat bahwa perjalanan tidak aman dilakukan. Keselamatan Gubernur dan seluruh rombongan adalah prioritas,” tegas Denny Mangala.
Kondisi cuaca pada hari-hari berikutnya ternyata tidak membaik. Tingginya gelombang dan absennya moda transportasi yang layak membuat perjalanan ke Talaud dan Sangihe mustahil dilakukan. Dengan pertimbangan keselamatan, Pemprov Sulut akhirnya membatalkan keberangkatan Gubernur.
Meski demikian, rangkaian Safari Natal tetap dilaksanakan di kedua daerah. Para bupati memimpin langsung perayaan, sementara sambutan Gubernur dibacakan dalam acara tersebut. Bantuan sosial juga telah sepenuhnya disalurkan kepada masyarakat.
Menjawab rumor yang berkembang, Pemprov menegaskan bahwa pembatalan ini tidak memiliki muatan politik, dan bukan bentuk pengabaian terhadap wilayah kepulauan.
“Ini murni persoalan keselamatan. Pemerintah justru ingin menjadi teladan dalam mematuhi peringatan cuaca ekstrem,” kata Denny.
Pemprov Sulut berharap keputusan ini menjadi edukasi publik untuk selalu mengutamakan keselamatan serta tidak memaksakan perjalanan ketika kondisi cuaca tidak bersahabat. (**/Wil)