DRT Sebut Wacana Pilkada Lewat DPRD Merupakan Penghianatan Terhadap Semangat Reformasi

Nusa Utara

SULUTPOST, Sangihe — Penolakan sejumlah Partai Politik (Parpol) terkait wacana akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang hingga kini masih menjadi polimik di tingkat elit politik pusat terus jadi perbincangan hangat dikalangan pengurus Parpol tak regional di Kabupaten Sangihe.

 

Seperti yang ditegaskan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-Perjuangan Kabupaten Sangihe, Deny Roy Tampi yang akrab di sapa DRT dengan lantang menolak keras wacana yang dinilai olehnya merupakan penghianatan terhadap semangat reformasi

Dikatakannya, PDI Perjuangan menilai Pilkada melalui DPRD merupakan konstitusi demokrasi. Mekanisme tersebut mengukur pemangkasan hak politik rakyat dan pergeseran kekuasaan dari tangan rakyat ke ruang transaksi elite politik.
“Jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka demokrasi di Indonesia jelas mengalami kemunduran. Kami menolak dengan tegas Pilkada lewat DPR. Demokrasi tidak boleh mundur. Hak rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri adalah harga mati,” tegas Tampi saat ditemui, Selasa (13/01/2026).
Ia menambahkan, sikap DPC PDI Perjuangan Kepulauan Sangihe sejalan dan satu garis lurus dengan sikap politik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan di tingkat nasional yang konsisten menjaga dan membela demokrasi kerakyatan.
“Sebagai Ketua DPC, kami mengikuti Arah DPP. Penolakan terhadap pemilihan melalui DPRD karena mekanisme itu merampas hak rakyat. Jika ingin melakukan perubahan, maka yang diperbaiki adalah sistemnya, bukan mengubah cara pemilihannya,” ujarnya.
Menurut DRT, kembalinya model pemilihan kepala daerah melalui DPRD hanya akan menguntungkan segelintir elit politik dan tidak mencerminkan keinginan rakyat.
Lebih lanjut dijelaskan, alasan efisiensi, stabilitas, maupun penghematan biaya tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mencabut hak politik rakyat.
“Solusi atas berbagai persoalan dalam demokrasi, bukan dengan menghilangkan hak pilih rakyat, melainkan dengan memperbaiki kualitas Pilkada langsung serta memperkuat sistem pengawasan,” tutupnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *