MINSEL SULUT POST – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara berkolaborasi dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyelenggarakan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 di Kabupaten Minahasa Selatan. Kegiatan dilaksanakan di Alar Ballroom Sutan Raja Amurang, Selasa 7 Oktober 2025.
Kegiatan bertujuan memperkuat tata kelola keuangan desa dan memastikan penggunaan dana desa berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Acara dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Dr. Hillary Brigitta Lasut, S.H., LLM, yang dalam kesempatan itu menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal pengelolaan dana desa agar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Workshop secara resmi dibuka oleh Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H.
Dalam sambutannya, bupati menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat dan BPKP terhadap penguatan kapasitas pemerintah desa.
“Kami menyambut baik kegiatan ini sebagai langkah nyata untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa di Minahasa Selatan,” ujar Bupati FDW.
Turut hadir dalam kegiatan ini:
Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Glady N. L. Kawatu, S.H., M.Si, yang juga bertindak sebagai moderator acara;
Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Friendy P. Sihotang, S.Sos.;
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara, Hari Utomo, S.E., M.M.;
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, Heru Setiawan, Ak., M.M. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Selatan, Drs. Efer F.R. Poluakan. beserta jajaran;
Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Ibu Norma S.N. Piri beserta jajaran.
Selain para pejabat tersebut, kegiatan juga dihadiri oleh para Hukum Tua, Sekretaris Desa, serta Kaur Keuangan Desa se-Kabupaten Minahasa Selatan.
Workshop ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman aparatur desa terhadap mekanisme pengelolaan dan pelaporan keuangan desa sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus menjadi wadah berbagi pengalaman dan solusi terhadap berbagai tantangan di lapangan.
“BPKP terus berkomitmen mendampingi pemerintah daerah dan desa agar tata kelola keuangan semakin baik serta berdampak nyata bagi pembangunan desa,” ungkap Kepala Perwakilan BPKP Sulut, Heru Setiawan.
Dengan kolaborasi lintas lembaga ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berharap kualitas pengelolaan keuangan desa semakin meningkat dan pembangunan di desa-desa dapat berjalan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
(*WK).