SULUTPOS, SANGIHE — Imbas belum terpenuhinya persyaratan administrasi, sejumlah kampung/desa di Kabupaten Sangihe terancam tidak akan menerima pencairan Dana Desa (Dandes) tahap pertama tahun 2025. Dimana dari data yang berhasil dirangkum menyebutkan tercatat ada 18 kampung/desa yang belum memasukan pertanggung jawaban ke pemerintah Daerah.

Hal ini dibenarkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sangihe, Frans Porawouw saat ditemui, Senin (19/05/2025)

Menurut Porawouw hingga pertengahan tahun atau triwulan ke II para kepala kampung (Kapitalaung) di 18 Kampung  belum dapat menyerahkan berkas administrasi. Dan imbas dari keterlambatan itu dapat mempengaruhi  program perencanaan pembangunan di desa.

“Ini menjadi syarat utama pencairan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tapi hingga saat ini pencairan tahap I belum dapat dipenuhi,” ujar mantan Kakan Satpol PP itu

Padahal kata Kadis, Sebelumnya dinas PMD telah  mengingatkan dan melakukan pendampingan, namun belum dapat ditindaklanjuti. Dimana berbagai langkah telah diambil oleh DPMD mulai dari pemberian peringatan hingga pendekatan langsung ke pihak kampung.

“Selaku dinas teknis tentunya sangat menyayangkan ketidakseriusan dari para Kapitalaung untuk dapat merespon percepatan pencairan,” jelasnya.

Porawouw juga mengingatkan bahwa jika tidak segera di tindak lanjuti, maka kampung-kampung tersebut terancam tidak akan menerima dana desa tahun depan.

“Untuk itu kami mendesak kapitalaung dapat melakukan percepatan pemenuhan administrasi dalam proses pencairan tahap I tahun 2025,” tegasnya.

Adapun 18 kampung yang terancam tidak menerima Dana Desa tahun 2025 antara lain :

1. Kalasuge

2. Petsel

3. Mawira

4. Lapepahe

5. Lehimi Tariang

6. Mahengetang

7. Balane

8. Menggawa II

9. Mahumu I

10. Tawoali

11. Karatung II

12. Mandoi

13. Batuwingkung

14. Talawid

15. Tariang Lama

16. Kawaluso

17. Lehupu

18. Bowone.